Ketua BSSN Hinsa Siburian apresiasi DPR baru lanjutkan RUU KKS. (CNN Indonesia/Dini Nur Asih)
WARTABARU.COM – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari menyatakan Revisi Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) bakal segera dibahas oleh Komisi I DPR RI periode 2019-2024.
“Kami tadi rapat internal, sudah memutuskan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber sudah kami sepakati untuk menjadi usulan Komisi I kembali,” tuturnya saat melakukan Rapat Kerja bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (13/11).
Sontak, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengucapkan terima kasih terkait keputusan Komisi I itu.
“Terima kasih, pak,” ucapnya singkat sambil diikuti dengan tepuk tangan.
Abdul pun berharap RUU KKS dapat diselesaikan menjadi undang-undang sehingga BSSN mempunyai payung hukum untuk menangani masalah yang berkaitan dengan keamanan siber.
“Seperti yang kita harapkan nanti kita bisa selesaikan dengan cepat sehingga BSSN segera punya payung hukum UU yang lebih kuat dibanding sekedar peraturan presiden [Perpres Nomor 53 Tahun 2017],” pungkasnya.
Namun, rapat soal kelanjutan RUU KKS tersebut dilakukan secara tertutup. Ketua BSSN pun bungkam dan langsung meninggalkan Gedung DPR setelah rapat.
[Gambas:Video CNN]
RUU KKS dikritik oleh sejumlah masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Executive Director SAFENet Damar Juniarto menjelaskan dalam RUU KKS, ihwal jaminan kebebasan berekspresi dan perlindungan atas privasi di ranah siber tidak ditekankan sama sekali dan tidak tertulis eksplisit.
Oleh karena itu, ia mengatakan ada sejumlah pasal yang berpotensi mengancam privasi dan kebebasan berekspresi. Sehingga dikhawatirkan RUU ini akan membatasi kehidupan warga dalam berinternet jika aturan ini disahkan.
Berikut 7 hal yang dipermasalahkan dari perundangan tersebut.
1. Penyadapan massal
Dengan adanya aturan ini, Damar menyebut BSSN bisa melakukan deteksi atas lalu lintas internet. Sehingga, segala aktivitas warga di internet menurutnya bisa disadap.
2. Konten diatur
Dengan aturan ini menurutnya, BSSN juga bisa bebas mengatur konten yang beredar di internet. Mereka berhak untuk melakukan sensor dan blokir konten.
3. Hak mencabut internet
Dalam aturan ini, BSSN juga bisa bertindak untuk mencabut akses internet. Sehingga hal ini menurutnya bisa mengancam privasi dan kebebasan berekspresi. Hak ini terangkum pada pasal 48.
4. Perizinan makin sulit
Damar menyebut dengan adanya RUU KKS, akan menghambat perkembangan teknologi karena semua inovasi perlu perizinan, sertifikasi, dan akreditasi.
5. Menghambat teknologi dan ekonomi digital
Perizinan yang ribet itu menurut Damar pada akhirnya akan menghambat ekonomi digital di Indonesia. Selain itu, pasal-pasal dalam RUU KKS juga dianggap ini dapat membatasi perkembangan teknologi.
6. Menghambat pengembangan keamanan siber
SAFEnet juga menyoroti RUU KKS akan menghambat pengembangan keamanan siber. Sebab diperlukan sertifikasi untuk menyelenggarakan kursus keamanan digital, trainer keamanan digital, hingga pengajaran di kelas tentang virus komputer.
7. RUU minim diskusi
Pembahasan dan perancangan RUU KKS ini menurut Damar minim diskusi dengan pihak terkait. Kalangan bisnis seperti KADIN, Mastel, industri teknologi keamanan siber, akademisi di kampus, dan banyak pihak lain menurutnya tidak diajak diskusi soal RUU KKS ini.
Sebelumnya, RUU KKS sempat ditunda pembahasannya oleh Komisi I DPR RI periode 2014-2019. Menurut Anggota Komisi I Bambang Soesatyo, kritik masyarakat terkait proses instan legislasi RUU KKS menjadi pertimbangannya.
“DPR menghargai masukan pemerintah dan masyarakat untuk tidak terburu-buru mengesahkan RUU tersebut,” kata Bambang dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, 27 September lalu.
Demikian berita ini dikutip dari CNNINDONESIA.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
