Tolak Pendirian Pabrik Kelapa Sawit PT PSM, Warga Waykanan Sampaikan Aspirasi ke Komisi I DPRD Lampung

WARTABARU.COM_Bandar Lampung-Warga Desa Karangumpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan, menolak penyerahan Pabrik Kelapa Sawit PT Pesona Sawit Makmur (PT PSM).

Hal itu terkuak, ketika perwakilan warga setempat mendatangi gedung DPRD Provinsi Lampung, untuk menyampaikan aspirasinya ke Komisi I, Senin (17/4/2023).

Ada beberapa hal yang menjadi dasar keberatan mereka. Pertama, rencana pendirian pabrik kelapa sawit PT PSM terindikasi berdekatan dengan pemukiman warga. Sehingga berpotensi mencemari udara dan udara dari limbah cair dan padat, serta menimbulkan ketidaknyamanan akibat kebisingan yang timbul dari mesin pabrik.

Kedua, saat ini pihak PT PSM telah melakukan aktifitas dan clearing di lokasi tempat yang direncanakan. Padahal selama ini, warga terdekat tidak pernah diundang oleh PT PSM terkait proses persetujuan lingkungan maupun dalam proses perizinan lainnya.

Selain itu, aktifitas PT PSM tersebut disinyalir Illegal. Karena diduga dilakukan tanpa adanya izin lingkungan sebagai bagian dari proses Amdal.

Untuk itu, warga setempat meminta agar Komisi I DPRD Provinsi Lampung mendorong pihak eksekutif (Gubernur Lampung) beserta jajarannya agar tidak menerbitkan Izin untuk kegiatan PT PSM yang berada di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan.

Menanggapi aspirasi warga, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal menegaskan, diminta siap menjembatani warga untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kami akan segera menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait, dalam hal ini Dinas Perizinan, dan Lingkungan Hidup, untuk menilai,” kata Yozi yang juga Bendahara Partai Demokrat Provinsi Lampung.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi menyebut, terdapat trauma di wajah warga yang hadir di DPRD setempat. Dia menduga ada intimidasi dari pihak tertentu, yang menyebabkan warga ketakutan.

“Pemerintah Orovinsi Lampung, dalam hal ini perizinan dan lingkungan hidup akan kami minta untuk deteksi secara cepat. Seperti apa proses yang ada di lapangan,” kata Wahrul.

Lebih lanjut aktivis hukum itu juga meminta pegiat lingkungan hidup (WALHI Lampung), untuk melihat dampak proyek pembangunan yang diduga belum berizin tersebut.

“Kami juga meminta kepada Bapak Kapolda Lampung yang baru, untuk menindak tegas perusahaan yang belum punya izin. Apalagi sudah membangun dan menjalankan seperti halnya perusahaan yanf telah berizin,” kata Wahrul yang juga Politisi Partai NasDem. (red.)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top