WARTABARU.COM-Gunung Sugih_Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto resmikan ruang Isolasi penanganan pasien Covid-19 (corona). Tujuh ruang isolasi tersebut masih merupakan bagian dari Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya (DSR).
Selain Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, turut hadir Ketua DPRD Lamteng Sumarsono, anggota DPRD Yunisa Putra, para asisten, staf ahli, Kadiskes, dan direktur RSUD DSR.
“RSUD Demang Sepulau Raya (DDSR) sudah ditunjuk Pemprov Lampung sebagai salah satu rumah sakit rujukan dalam penanganan Covid-19. Hari ini Ruang Isolasi kita resmikan,” ujar Loekman, Senin (4/5/2020).
Bangunan Ruang Isolasi itu terdiri dari tujuh kamar yang bisa menampung 15 pasien, dan beberapa ruang lain yang fasilitasnya telah memenuhi standar protokol kesehatan penanganan pasien yang terkena Covid-19.
“Saya berharap keberadaan ruang isolasi ini akan menambah kemampuan Pemkab Lamteng dalam menampung pasien Covid-19. Inilah upaya Pemkab Lamteng dalam memaksimalkan antisipasi penyebaran Covid-19,” ujarnya.
Bupati Lamteng itu mengakui, meski sudah ada larangan untuk tidak mudik Menjelang Lebaran, tidak menutup kemingkinan ada masyarakat yang membandel untuk tetap pulang mudik.
“Gugus Tugas Kabupaten secara tegas telah memerintahkan kepada Gugus Tugas yang ada di kecamatan hingga di kampung agar selalu siaga. Memantau warga yang baru tiba dari luar Lamteng untuk dilakukan pengecekan kesehatan dan dilakukan karantina selama 14 hari yang telah disediakan oleh masing masing kecamatan,” ungkapnya.
Loekman menjelaskan bahwa fasilitas ruang isolasi ini diharapkan tidak ada yang menempati. “Saya berharap tak ada yang menempati ruang isolasi ini, semuanya sehat. Kedepannya ruang isolasi ini dapat diperuntukkan bagi penderita paru dan pasien yang memerlukan perawatan khusus”, tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lamteng Sumarsono menilai langkah yang dilakukan pemkab dalam menangani antisipasi penyebaran Covid-19 sudah maksimal.
“Inilah langkah yang pas yang dilakukan oleh Pemkab Lamteng dalam menggunakan anggaran untuk penanganan Covid-19 tanpa perlu persetujuan DPRD, seperti yang sampaikan oleh Mendagri dan Menkeu. Namun, Pemkab Lamteng tetap memberikan laporan kepada DPRD, dan DPRD tetap melakukan pengawasan,” ungkapnya. (ADV)