Pameran industry otomotif motor yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu, 31 Oktober 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)
WARTABARU.COM – Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mengingatkan pemerintah terkait efek negatif penerapan cukai emisi kendaraan bermotor. Pengenaan cukai emisi sebelumnya sudah diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke DPR.
Divisi Humas AISI Ahmad Muhibbuddin mengatakan cukai emisi dapat membuat industri motor terganggu. Volume penjualan diprediksi bakal mengecil.
“Namun kami melihat ini akan memberatkan konsumen dan membuat market sepeda motor semakin menurun jika diberlakukan. Akibatnya industri juga akan semakin mengecil dan tidak tumbuh,” kata Muhibbuddin melalui pesan singkat, Jumat (21/2).
Ia mengatakan industri roda dua berpotensi ‘kehilangan’ pasar, sebab tarif cukai emisi bakal dibebankan ke konsumen. Sementara konsumen motor Indonesia disebut sangat sensitif terhadap kenaikan harga.
“Harga sepeda motor berpotensi naik dan tentu memberatkan karena konsumen sepeda motor sangat sensitif dengan kenaikan harga, berapapun itu kenaikannya,” ujar dia.
Menurut Muhibbuddin, motor produksi lokal yang dijual di Indonesia sudah mengikuti ketentuan yang berlaku. Teknologi yang diterapkan dikatakan sudah menyesuaikan standar gas buang, yakni Euro 3.
“Dan yang terpenting, motor itu kan bukan sepenuhnya produk konsumtif. Sebagian besar pemiliknya, menjadikan motor sebagai sarana produktif untuk bekerja mencari nafkah,” katanya.
Muhibbuddin menambahkan pemerintah sebaiknya mengkaji kembali rencana tersebut.
“Kami berharap pemerintah mengkaji kembali secara komprehensif dampaknya terhadap industri sepeda motor dan industri lain yg berkorelasi seperti komponen, pembiayaan dan lainnya yang berpotensi muncul jika rencana ini diberlakukan. Industri sepeda motor ini punya rantai bisnis yang luas baik di sisi hulu maupun hilir,” kata Muhibbuddin.
Kementerian Keuangan sebelumnya beralasan cukai emisi berdasarkan gas buang bakal diterapkan karena CO2 yang keluar dari knalpot kendaraan merugikan alam dan masyarakat. Dari pengenaan cukai tersebut, Sri Mulyani juga bilang ada potensi penerimaan negara sebesar Rp15,7 triliun.
Sebelumnya asosiasi industri mobil, Gaikindo, menjelaskan sedang mempelajari cukai emisi usulan Sri Mulyani. Ketua Gaikindo Yohannes Nangoi bilang pihaknya menunggu aturan teknis terkait hal tersebut, selain itu juga menyinggung soal bahan bakar yang tersedia di dalam negeri.
Menurut Nangoi, emisi kendaraan juga dipengaruhi kualitas bahan bakar. Kata dia justru yang seharusnya dikenakan cukai emisi adalah bahan bakar, bukan kendaraan.
Demikian berita ini dikutip dari CNNINDONESIA.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
