Komisi I sarankan agar pemerintah menyontek Singapura terkait penerapan pajak Netflix (CNN Indonesia/Daniela)
WARTABARU.COM – Komisi I DPR RI menyarankan agar Indonesia bisa meniru penarikan pajakan layanan digital streaming Netflix di Singapura. Sebab, sejak awal tahun ini, Singapura baru saja memutuskan untuk mengenakan pajak untuk layanan Netflix dan kawan-kawan.
Menurut Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Rizaldi polemik Bentuk Usaha Tetap (BUT) Netflix di Singapura bisa dihindari karena Singapura memutuskan untuk memasukkan layanan Netflix ke dalam pajak barang dan jasa. Indonesia sendiri kesulitan menarik pajak karena Netflix tidak secara fisik hadir di Indonesia sehingga tidak ada BUT.
“Kita pajaki Netflix seperti best practice (praktik) di negara lain. Kementerian Keuangan tak perlu susah-susah studi kasus. Contek saja Singapura, jadi mereka bayar pajak dari subscription. Bukan ke BUT,” kata Bobby.
Singapura pada 1 Januari mulai menarik pajak kepada penjualan layanan para perusahaan digital. Pemerintah Negeri Singa itu mewajibkan pajak bagi penyedia layanan digital luar negeri dengan omset global tahunan lebih dari US$1 juta. Penyedia layanan yang menjual layanan digital senilai lebih dari US$100 ribu pun kena pajak.
“Jadi dikenakan di hulu bukan di hilir,” ujar Bobby.
Bobby mengatakan Netflix nanti akan memutuskan apakah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak sudah termasuk di dalam harga layanan.[Gambas:Video CNN]”Yang bayar Netflix. Tinggal Netflixnya mau membebankan ke pengguna atau Netflix yang tanggung,” ujar Bobby.
Saran tersebut dikatakan Bobby karena menganggap aturan Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tidak tegas mengatur perusahaan digital seperti Netflix.
Aturan tersebut mewajibkan pemain seperti Netflix memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Peraturan ini menjabarkan tentang kewajiban perpajakan bagi perusahaan atau orang asing yang berbisnis di Indonesia, baik itu perusahaan konvensional maupun yang beroperasi secara digital.
Sebagai penyedia layanan konten digital Netflix juga harus mengikuti aturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia seperti badan hukum dan kantor mereka harus tersedia di Indonesia. Kenyataannya, Netfix sampai saat ini belum memiliki BUT.
“Tidak ada pidana di PP PMSE jadi kalau tidak dituruti ya mau diapakan,” ujar Bobby.
Demikian berita ini dikutip dari CNNINDONESIA.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
