KPK terima surat tembusan terkait RPP Manajemen Kepegawaian KPK

KPK terima surat tembusan terkait RPP Manajemen Kepegawaian KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Senin (6/1/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

WARTABARU.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima tembusan surat dari Sekretariat Negara kepada Kemenpan RB terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Kepegawaian KPK.

"KPK sudah menerima tembusan surat dari Setneg kepada Kemenpan RB. Surat tersebut merupakan jawaban atas surat KPK kepada Presiden RI tertanggal 12 Desember 2019 yang mengajukan izin prakarsa ke Presiden untuk penyusunan RPP Manajemen Kepegawaian KPK," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Senin.

KPK, lanjut dia, menyambut baik surat tersebut dan berharap agar pembahasan RPP Manajemen Kepegawaian bisa menjadi prioritas bersama dengan kementerian terkait.

"Sebelumnya pengaturan tentang SDM KPK terdapat di PP 63 Tahun 2005 sebagai turunan dari UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya.

Dengan RPP itu, kata dia, diharapkan tetap dapat menjaga independensi pegawai KPK dalam menjalankan tugas. KPK mempercayai, Presiden tak akan membiarkan kondisi KPK semakin buruk terutama dari aspek independensinya.

"Pada pokoknya RPP berisikan tentang status pegawai KPK, organisasi dan jabatan, pengadaan pegawai KPK, manajemen karir, manajemen kinerja, kompensasi, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan manajemen kepegawaian KPK," ujar Ali.

Terkait status pegawai KPK, kata dia, dalam RPP diusulkan konversi langsung pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu pegawai tetap langsung menjadi PNS sedangkan pegawai tak tetap dapat menjadi PNS setelah melalui proses tes sesuai aturan yang berlaku.

Sedangkan, kata Ali, terkait beredarnya informasi draf Rancangan Perpres Organisasi dan Tata Kerja (OTK) KPK, lembaganya berpendapat bahwa hal tersebut cukup diatur dalam Peraturan KPK.

"Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (8) UU Nomor 30 Tahun 2002 yang masih berlaku atau tidak termasuk materi yang diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2019," ungkap Ali.

Ia menyatakan praktik yang berlaku di Kementerian pun OTK diatur dengan peraturan setingkat Peraturan Menteri

Selain itu, lanjut dia, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Sekretariat Kabinet terdapat aturan lain terkait KPK, yaitu RPP tentang Alih Status Pegawai KPK menjadi ASN.

"KPK melalui Biro Hukum belum mendapatkan informasi resmi terkait dengan aturan ini ataupun draf RPP tersebut. Dengan tetap menghargai inisiatif kementerian terkait, Kami berharap KPK dapat diinformasikan jika ada penyusunan aturan terkait dengan pelaksanaan tugas atau kepegawaian KPK," kata Ali.

Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top