Satu juta hektare sawit di Provinsi Riau nunggak pajak

Satu juta hektare sawit di Provinsi Riau nunggak pajakTim identifikasi Polres Aceh Timur memeriksa bangkai gajah sumatra yang mati di kawasan perkebunan sawit di Gampong Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur, Kamis (21/11/2019). (ANTARA/HO-Polres Aceh Timur/aa)

WARTABARU.COM – Gubernur Riau Syamsuar mengatakan sekitar satu juta hektare lahan perkebunan sawit dari total luas 2,4 juta hektare yang terhampar di Bumi Lancang Kuning tersebut menunggak pajak.

"Data kita ada 2,4 juta hektare lebih kebun sawit di Riau. Tapi kenyataannya yang bayar pajak 1,19 juta. Satu juta hektare lagi ke mana?," kata Syamsuar usai melantik pengurus DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau di Kota Pekanbaru, Selasa.

Dia mengatakan bahwa fakta tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan juga asosiasi yang menaungi petani kelapa sawit di Riau. Menurut dia, pajak menjadi sektor yang diperhatikan untuk pembangunan negara dan daerah.

"Inilah yang akan kita cari. Kita butuh duit. Negara ini butuh pendapatan dari pajak baik untuk negara dan daerah," ujarnya.

Keberadaan satuan tugas penegakan hukum yang melibatkan penegak hukum serta pemerintah setempat diharapkan menjadi jawaban untuk mengatasi pada wajib pajak nakal. Saat ini pemerintah tengah berfokus melakukan penertiban perkebunan sawit, terutama yang ditengarai berada di kawasan hutan.

"Dengan adanya begini (penegakan hukum) diharapkan tumbuh kesadaran," tuturnya.

Ketua DPP Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung mengatakan sedikitnya ada tiga tantangan terkait perkebunan sawit di Riau. Selain keberadaan perkebunan sawit dalam kawasan hutan, tataniaga tandan buah segar dan hilirisasi sawit menjadi dua masalah lain yang harus ditindaklanjuti.

"Satu per satu permasalahan ini sudah mulai terurai dengan terbitnya Inpres nomor 6/2019 tentang rencana aksi nasional kelapa sawit," katanya.

Dia mengatakan Apkasindo yang merupakan organisasi petani sawit terbesar di Indonesia tersebut mengapresiasi kebijakan Gubernur Riau dengan pembentukan tim inventarisasi kebun sawit non prosedural, yang fokus pada korporasi.

Apkasindo mencatat luas lahan petani sawit di Riau mencapai 2,1 juta hektare, atau 56 persen dari total luas lahan perkebunan sawit di wilayah itu.

"Sawit di Riau jauh berbeda dengan provinsi lainnya. Sebagian besar sawit Riau dikelola oleh petani. 354 ribu kepala keluarga berkecimpung langsung dengan sawit dan 1,2 juga orang terdampak dari ekonomi kelapa sawit," urainya.

Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top