Kegiatan Dialog Pentahelix 5 Stakeholder, Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Media, dan Ormas: Gotong Royong Membumikan Pancasila” di Pekanbaru, Riau, Rabu (13/11/2019). (ANTARA/Foto: Riza Harahap)
WARTABARU.COM – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengapresiasi kontribusi tokoh masyarakat Riau, Sultan Syarif Kasim II, yakni Sultan Siak ke-12 dari Kesultanan Siak, yang dinilai telah menunjukkan penguatan persatuan Indonesia dan nilai-nilai luhur Pancasila, pada awal kemerdekaan Republik Indonesia.
"Setelah Indonesia merdeka, pada bulan-bulan awal kemerdekaan Indonesia, yakni Nopember 1945, ada tokoh masyarakat Riau, yakni Sultan Syarif Kasim II, menyampaikan ucapan selamat, memberikan dukungan, dan bantuan kepada pemerintahan RI yang saat itu masih banyak menghadapi dinamika," kata Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Togi Iman Hasiholan Sirait, saat membuka kegiatan "Dialog Pentahelix 5 Stakeholder, Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Media, dan Ormas: Gotong Royong Membumikan Pancasila" di Pekanbaru, Riau, Rabu.
Hadir pada kegiatan dialog tersebut antara lain, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Syah Harrofie, Kepala Kesabngpol Provinsi Riau Chairul Riski. Sedangkan dari BPIP antara lain hadir, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Lia Kian dan Togi Iman Hasiholan Sirait, serta Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Elfrida Herawati Siregar.
Menurut Togi, Sultan Syarif Kasim II, mengirimkan kabar dan dukungan kepada Pemerintah RI yang baru tiga bulan merdeka. "Dukungan dan penguatan yang dilakukan oleh Sultan Syarif Kasim II, bukan hanya ucapan tapi yang lebih konkret lagi adalah mengirimkan bantuan uang senilai 13 juta Gulden, untuk percepatan pembangunan," katanya.
Sikap dan langkah yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II ini, kata Togi, menunjukkan bahwa tokoh masyarakat Riau sudah memiliki kepedulian tinggi terhadap persatuan nasional dan turut membumikan nilai-nilai luhur Pancasila.
Sementara itu, Plt Sekrataris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Syah Harrofie, juga menyatakan kegelisahannya setelah era reformasi, Pancasila dihapus dari pendidikan di sekolah dan tidak ada lagi penataran pedoman pengamalan dan penghayatan Pancasila (P4), kemudian berdampak terjadi pergeseran nilai-nilai moral di tengah masyarakat.
Menurut Harrofie, pada era Orde Baru ada BP7 yang menjadi penyelenggara P4, yakni memberikan nilai-nilai moral kepada bangsa Indonesia. "Saat itu, sikap rukun dan saling menghormati di masyarakat terjaga dengan baik," katanya.
Harrofie berharap, dengan berdirinya BPIP yang menjalani sosialisasi Pancasila, maka nilai-nilai moral dapat dipulihkan lagi.
"Harapan kami pada pemerintahan Presiden Jokowi dapat hidupkan lagi, pendidikan moral Pancasila di sekolah, sehingga dapat membangun nilai-nilai moral kepada masyarakat," katanya.
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
