Pemkab Gunung Kidul tekan kemiskinan dengan tumbuhkan pariwisata

Pemkab Gunung Kidul tekan kemiskinan dengan tumbuhkan pariwisataWakil Bupati Gunung Kidul Immawan Wahyudi menyatakan pengembangan pariwisata berdampak langsung menekan angka kemiskinan di daerah ini. ANTARA/Sutarmi

WARTABARU.COM – Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya menekan angka kemiskinan di wilayah itu hingga di bawah 17 persen dari total penduduk setempat dengan menumbuhkan sektor pariwisata.

Wakil Bupati Gunung Kidul Immawan Wahyudi di Gunung Kidul, Minggu, mengatakan perkembangan pariwisata berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di daerah itu.

"Perkembangan pariwisata berdampak langsung terhadap masyarakat, sehingga perekonomian juga bisa ikut terangkat dan secara sendirinya kemiskinan menurun," kata dia.

Ia menggarisbawahi instrumen untuk mengukur kemiskinan seharusnya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya, di Gunung Kidul mereka keluar biaya untuk makan.

"Hal tersebut dikarenakan ketika masa panen tiba mereka tidak menjual seluruhnya tetapi menyimpannya sehingga bisa dikonsumsi sendiri, lalu bagi mereka yang membeli berarti tidak memiliki lahan pertanian," katanya.

Immawan mengatakan saat ini pemuda Gunung Kidul terkesan tidak ada perubahan namun dengan berkembangnya teknologi banyak yang berjualan dengan menggunakan sistem dalam jaringan.

"Industri 4.0 ini juga berpengaruh pada pemuda Gunungkidul, jangan dikira mereka itu miskin semuanya, ada yang berjualan 'online', mereka berpenghasilan jutaan rupiah," katanya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunung Kidul Sumarwiyanto mengatakan saat ini angka kemiskinan di Gunung Kidul kurang lebih di angka 17 persen. Namun, 96 persen penduduk miskin atau kurang mampu di Gunung Kidul status rumah adalah milik sendiri.

"Biasanya kemiskinan identik dengan kriminalitas, lalu tidak memiliki rumah namun hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat kurang mampu di Gunung Kidul karena 96 persen masyarakat miskin status rumahnya adalah milik sendiri," katanya.

Ia mengatakan alat ukur kemiskinanan adalah dengan berapa biaya masyarakat yang dikeluarkan untuk makan.

Menurut dia, hal tersebut telah menjadi kesepakatan antara satu daerah dengan daerah lainnya dan telah diakui oleh internasional.

"Jadi kami mengukurnya adalah variabel yang bisa dibandingkan antara kabupaten satu atau kota dengan kabupaten lainnya. Kalau lingkupnya provinsi ya antarprovinsi satu dengan provinsi lainnya. Tetapi, kami menambahkan profil di situ yang berisi status rumah satu diantaranya," katanya.

Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top