Aksi demo mahasiswa di depan gedung DPR/ MPR, Jakarta. (Foto: CNN Indonesia/Michael Josua Stefanus)
WARTABARU.COM – Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) khawatir penutupan akses internet menjadi tren untuk menekan suasana ricuh di sebuah negara.
Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar mengatakan seharusnya pemerintah menghindari pemblokiran internet yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Digital soal kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi.
Indonesia sendiri merupakan bagi dari negara International Covenant on Civil and Political Right (ICPR) yang mewajibkan negara untuk melindungi kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi.
“Seharusnya pemblokiran adalah sesuatu yang dihindari pemerintah. Sebagai negara demokratis dan menjunjung tinggi prinsip prinsip HAM, Indonesia itu bagian dari ICCPR. Tapi praktiknya justru malah menutup akses publik atas informasi,” ujar Wahyudi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (24/9).
Dalam sebuah laporan, Wahyudi mengatakan perwakilan kebebasan berpendapat dan berekspresi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkali-kali menekankan agar pemerintah menghindari praktik penutupan internet. Perwakilan tersebut menganggap dampak negatif pemblokiran internet lebih besar dari dampak positif.
Internet di era digital telah menjadi instrumen penting untuk memenuhi berbagai Hak Asasi Manusia (HAM). HAM tersebut mencakup hak atas akses informasi, tata kelola, hingga kesetaraan jaringan.
“Dalam beberapa surat pelapor khusus tersebut ke pemerintah India, soal penutupan internet di Kashmir kemudian Kongo, kemudian Kenya dan beberapa negara lain. Dampak negatif itu memperlihatkan untuk menghindari bentuk penutupan internet,” kata Wahyudi.
Ketika PBB menyarankan agar tidak menutup internet, Indonesia malah melakukan penutupan sebanyak tiga kali. Pertama dilakukan saat Mei 2019 terkait rusuh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kemudian di Papua pada Agustus, dan saat ini di Wamena.
Bagi Wahyudi, pemblokiran akses internet keliru apabila pemerintah bertujuan untuk menekan peredaran berita hoaks dan disinformasi. Ketika pemblokiran akses internet dilakukan, maka masyarakat akan kehilangan ruang verifikasi.
“Ini keliru ketika ada upaya untuk menghilangkan atau mencegah peredaran informasi yang fake atau disiformasi tapi malah ruang verifikasi tidak disediakan. Ketika masyarakat tidak bisa mengakses informasi apa pun ketika internet itu dimatikan,” katanya.
