Ilustrasi kendaraan listrik. (Foto: Istockphoto/spyderskidoo)
WARTABARU.COM – Dua tahun berlalu, akhirnya Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Kendaraan Bermotor Listrik Nasional Berbasis Baterai. Indonesia punya regulasi untuk menentukan arah industri otomotif ke depan seperti yang dilakukan global.
Di dalam peraturan yang disetujui sejumlah menteri mengatur skema industri, termasuk insentif pajak mobil listrik yang akan diterima pelaku otomotif.
Namun hingga saat ini para pemain di sektor otomotif masih mempertanyakan keberadaan Perpres hingga menimbulkan rasa was was dengan rencana berkesinambungan mereka ke depan.
Presiden Jokowi membubuhkan tanda tangan pada Senin (5/8), sejak itu hanya sang kepala negara dan jajaran menterinya yang mengetahui detail aturan tersebut karena pelaku industri menyatakan belum diizinkan mengintip isi aturan sejak Jokowi membubuhkan tandatangannya.
Isi Perpres ini tentu sangat dinanti seluruh pelaku industri, meski ada sedikit keraguan aturan tak sesuai kesepakatan awal saat mereka diajak merumuskannya dalam suatu pertemuan.
Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) misalnya. Mereka sangat berharap jika poin regulasi masih sama seperti sebelumnya.
Ketua Bidang Komersial AISI Sigit Kumala punya alasan. Menurut dia selama ini kelima anggotanya sudah punya rencana membangun industri sepeda motor listrik di dalam negeri dengan kesepakatan pada draf lama.
Kata Sigit penerapan pada sektor roda dua bisa molor jika draf Perpres terjadi perubahan. Sigit mengatakan rencana yang sudah dibuat anggotanya yaitu soal kegiatan produksi motor listrik hingga pengadaan baterainya.
“Ya kalau (Perpres) tidak banyak berubah, tentu persiapan (produsen ke elektrifikasi) tidak banyak perubahan. Tapi (kalau) berubah, ya kami mikir lagi,” kata Sigit.
Selain itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang memiliki puluhan anggota dari brand roda empat dan lebih tersebut juga menanti isi Perpres. Sebelum melihat wujud Perpres, Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto pun menolak ‘meramal’ nasib anggota serta industri otomotif nasional ke depan.
Banyak menduga fokus pemerintah terpecah antara menentukan masuk ke industri kendaraan hybrid untuk beberapa tahun ke depan setelah itu ke era kendaraan murni listrik, atau Indonesia langsung loncat ke kendaraan murni listrik. Situasi ini yang membuat Perpres menjadi sempat terkatung-katung nasibnya.
Sembari menanti Perpres KBL, sejumlah pabrikan otomotif di Indonesia mengaku tak berkutik selain pasrah menanti isi resmi aturan tersebut. Sejak awal pelaku otomotif roda empat mengilustrasikan Indonesia belum siap loncat ke mobil listrik dengan segala keterbatasan saat ini.
Toyota misalnya. Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor (TAM) Fransiscus Soerjopranoto memberi contoh untuk jangka pendek, mobil yang layak digunakan adalah hybrid dan plug-in hybrid. Alasan Soerjo mengerucut kepada infrastruktur.
“Mempertimbangkan dilema antara ketersediaan kendaraan EV (listrik) dan infrastrukturnya, maka saya melihat hybrid EV dan plug-in hybrid EV sebagai solusi jangka pendek. Kenapa? Karena kita bisa merealisasikan visi dan misi penurunan gas buang CO atau penggunaan bahan bakar tanpa memperdebatkan adanya infrastruktur atau tidak,” kata pria karib disapa Soerjo itu.
Namun di balik hal itu perlu dipahami bahwa merek Jepang merupakan produsen yang agresif terhadap pasar kendaraan konvensional. Kuasa Jepang atas mobil dan motor jenis itu di Indonesia tidak perlu lagi diragukan.
Investasi kendaraan konvensional yang dibangun merek Jepang juga sangat signifikan di dalam negeri, oleh karena itu mendorong hybrid menjadi jalan satu-satunya untuk melakukan penyelamatan ‘investasi’ yang selama ini mereka lakukan.
Daihatsu Indonesia misalnya jika ditotal sudah berinvestasi senilai Rp13 triliun di Tanah Air. Daihatsu juga menjadi pemilik pabrik dengan kapasitas terbesar di dalam negeri yang kemampuannya mencapai 500 ribu unit per tahun, yang mana pabriknya belum mampu memproduksi mobil listrik.
Masalah kembali muncul ketika konsumen dihadapkan dengan tingginya harga kendaraan listrik. Regulasi yang dianggap akan membuat masyarakat memperoleh kendaraan murni listrik dengan harga terjangkau, faktanya itu dibantah pemerintah.
Harga mobil listrik diprediksi tetap akan lebih mahal ketimbang mobil konvensional, atau kendaraan dengan dua jantung penggerak yaitu mesin bakar konvensional dan motor listrik atau biasa disebut hybrid.
“Mahalan lagi sedikit (listrik murni), tapi masih terjangkau. Jadi udah ada kajiannya,” kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika
Putu menyampaikan walau lebih mahal, mobil listrik murni punya kelebihan yaitu total biaya kepemilikan atau total cost of ownership (TCO) lebih murah. Hal ini mengingat komponen kendaraan murni listrik lebih sedikit.
“Jadi TCO kan lebih rendah,” kata Putu.
Sementara Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto menuturkan banderol mobil listrik lebih mahal karena baterainya. Semakin besar kapasitas baterai, harga jual mobil listrik dipastikan kian melambung.
“Kalau semakin besar baterainya semakin mahal,” ujar Harjanto.
Untuk meringankan beban pengusaha, pemerintah melakukan harmonisasi PPnBM dan akan memberikan insentif lebih untuk mobil beremisi rendah, dibanding kepada mobil konvensional.
Demikian berita ini dikutip dari CNNINDONESIA.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
