Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika diikuti 53 negara

Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika diikuti 53 negaraDirektur Jenderal Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya (kanan). (Kemenlu RI)

WARTABARU.COM – Acara Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika yang diselenggarakan pemerintah RI pada 20-21 Agustus 2019 di Bali akan diikuti oleh para perwakilan dari sekitar 53 negara di benua Afrika, kata Direktur Jenderal Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya.

"Kami berharap perwakilan dari 53 negara itu hadir semuanya, tetapi sampai saat ini sudah di atas 90 persen yang konfirmasi hadir," ujar Desra dalam taklimat pers di Jakarta, Jumat.

Menurut Desra, Indonesia-Africa Infrastructure Dialog (IAID) dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga momentum dari Indonesia-Africa Forum (IAF) yang menghasilkan 10 kesepakatan bisnis senilai 586,56 juta dolar Amerika Serikat (AS). IAID pun akan berfokus pada kerja sama konkret di bidang infrastruktur.

IAID pada dasarnya bukan merupakan pertemuan tingkat menteri dan diharapkan dihadiri oleh 700 peserta dari Indonesia dan dari 53 negara Benua Afrika.

Namun, dia menyebutkan bahwa beberapa menteri, wakil kepala negara/pemerintahan, dan pejabat tinggi negara-negara Afrika sudah menyampaikan konfirmasi untuk hadir dalam acara IAID, antara lain Wakil Perdana Menteri Uganda, Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Liberia, Menteri Keuangan Pantai Gading.

Beberapa negara lainnya di Afrika yang akan berpartisipasi dalan IAID, di antaranya Libya, Madagaskar, Maroko, Guinea Bissau, Ethiopia, Djibouti, Senegal, Tanzania, Zimbabwe, Botswana.

Bidang infrastruktur memang telah menjadi prioritas pembangunan nasional negara-negara kawasan Afrika, yang diharapkan akan memudahkan mobilitas orang, barang, jasa, dan investasi serta menjangkau daerah-daerah terpencil. Hal itu dinilai akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.

Rangkaian kegiatan IAID akan meliputi penandatanganan kesepakatan bisnis, diskusi panel, pameran bisnis, serta penandatanganan dan diskusi awal tentang Perjanjian Perdagangan Istimewa (Preferential Trade Agreement/PTA).

Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Top