Pekerja memanggul karung beras Bulog di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (4/7/2019). (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)
WARTABARU.COM – Belum ada pemerintah daerah yang mengajukan permintaan untuk mengeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), meski kekeringan akibat dampak musim kemarau sudah semakin meluas.
"Hingga saat ini belum ada permintaan untuk mengeluarkan CBP," kata Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial Rachmat Koesnadi di Jakarta, Jumat.
Kementerian Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran siap menyalurkan CBP untuk daerah yang terdampak kekeringan guna mengantisipasi warga daerah tersebut kekurangan makanan, ujarnya.
"Kita menyiapkan CBP, ketika kepala daerah mengeluarkan surat keadaan darurat maka bupati bisa mengeluarkan 100 ton, jika masih kurang gubernur bisa mengeluarkan hingga 200 ton. Kalau juga belum mencukupi maka Kemensos bisa mengeluarkan di atas 200 ton," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat.
Lebih lanjut Harry mengatakan, CBP dapat dikeluarkan jika ada surat permintaan dari kepala daerah. CBP tesebut disimpan di gudang Bulog di daerah-daerah.
Berdasarkan data Bulog hingga 31 Mei 2019 beras yang sudah dikeluarkan untuk CBP sebesar 295.079 ton. Penyaluran CBP tersebut untuk penanggulangan tanggap darurat bencana antara lain banjir di Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Sidrap, Wajo dan Kota Samarinda.
Sejumlah daerah berpotensi mengalami kekeringan dampak dari musim kemarau seperti di NTT, sebagian wilayah Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Barat.
Demikian berita ini dikutip dari ANTARANEWS.COM untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.
